Rabu, 14 Desember 2011

Polisi Gerebek Polisi Penyabu dan Penjudi

Politikindonesia - Aiptu Imam Sudiono anggota Polsek Mulyorejo, Surabaya Timur, Jawa Timur, ternyata tidak menegakkan keamanan dan ketertiban di masyarakat sesuai tugasnya malah ikut nyabu dan berjudi. Aiptu Imam dibekuk Unit Reserse Kriminal Polsekta Semampir, Surabaya Timur, Selasa (23/1) malam di sebuah rumah bersama empat orang sipil ketika berjudi dan {fly} sabu-sabu.

Menurut seorang reserse yang ikut penyergapan, memang tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu karena sudah habis dipakai. "Saat digerebek, sabu-sabunya memang sudah habis. Namun, masih ada sisa-sisanya di bong (alat isap sabu-sabu, Red)," kata reserse yang tak mau disebutkan namanya.

Petugas menyita sebuah bong yang terdapat sisa-sisa kristal SS, dua set remi beserta uang sekitar Rp 150 ribu yang diduga digunakan untuk berjudi. "Mereka tak bisa mengelak karena barang bukti yang ada berserakan di lantai," lanjut petugas itu.

Penyergapan di malam hari itu berkat informasi dari masyarakat di sekitar yang kesal karena daerahnya digunakan sebagai tempat nyabu. Ketika digerebek, petugas sebetulnya tidak menduga bahwa Imam Sudiono merupakan anggota kepolisian juga. Identitas Imam baru terbongkar setelah yang bersangkutan mengungkapkannya sendiri. "Dia (Imam, Red) justru mengaku langsung dirinya polisi. Rupanya, dia berharap ada sedikit ampunan bagi dirinya," ujar reserse itu dengan penuh kesal.

Tak bergeming atas pengakuan Imam, petuas tetap menggelandang kelima orang itu ke Mapolsekta Semampir untuk proses lebih lanjut. Sedangkan, Imam Sugianto langsung diserahkan ke Unit P3D (Pelayanan, Pengaduan, dan Penegakan Disiplin) Polresta Surabaya Timur. Sementara itu Kapolsekta Semampir AKP Ending membenarkan penangkapan Aiptu Imam. "Memang benar ada penggerebekan pesta sabu-sabu dan judi di Jalan Jati Purwo, di mana ada seorang oknum Polri di dalamnya. Namun, semuanya masih dalam penyelidikan," kata Ending singkat.
(Hanif D/YLS)

Pabrik Ekstasi Digerebek

Politikindonesia - Kembali rumah mewah dijadikan tempat untuk memproduksi ekstasi oleh sindikat narkoba di DKI Jakarta. Kali ini rumah mewah yang terletak di Perumahan Taman Palem Mutiara, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (16/1) malam digerebek petugas Reserse Polda Metro Jaya. Hasilnya, sebanyak 5.750 butir inex, 200 gram shabu-shabu dan bahan baku senilai Rp 1 milyar berhasil disita.

Di rumah tersebut petugas juga menangkap Frans (43) yang biasa memproduksi pil setan itu dengan menggunakan bahan baku ampethamin dan bahan kimia lainnya. Dari Frans inilah meluncur pengakuan bahwa setiap hari dirinya dapat memproduksi inex sebanyak 250 butir. Frans juga mengaku dirinya hanya orang suruhan, sedangkan yang menyuruhnya bernama Johan yang kini sedang diburu petugas Satuan I Reserse Narkotika Polda Metro Jaya.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Drs Ketut Yoga menjelaskan, pabrik itu digerebek setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat. Informasi tersebut menyatakan bahwa rumah yang ditempati Frans dijadikan tempat memproduksi ekstasi.

Atas informasi itu, satu tim polisi lalu melakukan pengintaian selama beberapa hari. Setelah yakin baru tim tersebut melakukan menggerebek rumah mewah yang ditempati Frans. Hasilnya, Frans yang tengah sibuk mencetak pil setan langsung ditangkap berikut ribuan ekstasi dan seperangkat alat untuk memproduksinya.

Informasi lebih luas diperoleh dari Kepala Satuan I Narkotika Polda Metro Jaya Kompol Sigit Gumantio. Sigit menyatakan bahwa pabrik ekstasi ini sudah berjalan satu bulan dan . hasil produksinya sudah banyak dikirim ke Kalimantan dan Sulawesi. �Setiap butir inex pelaku digaji Rp 1,500,� jelas Sigit.
(Hanif D/YLS)

Paketkan Sabu di Tengah Kuburan, Mustakim Ditangkap

Politikindonesia - Kelihaian Mustakim, 27, seorang bandar untuk menghindari kejaran petugas ternyata kali ini tak mempan. Ia memang sejak lama diincar polisi karena diduga sebagai pengedar narkoba namun selalu berhasil berkelit. Tapi, kali ini ia tak bisa berkutik. Polisi berhasil menangkapnya saat tengah asik menimbang sabu untuk dipaketkan di sebuah kuburan.

Mustakim ditangkap oleh Satuan Narkoba Polresta Bandarlampung di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Jahe, Tanjungkarang Pusat, Bandarlampung, Senin (12/12) sekitar pukul 22.00 WIB.  Malam itu, ia tengah meracik sabu untuk dipaketkan dan dijual kepada konsumennya.

Bandar narkoba ini tak menyangka, aksinya itu sudah tercium polisi, yang memang sejak lama telah mengintai gerak-geriknya. Ia tak bisa berkutik, karena lokasi tersebut sudah dikepung polisi.

Kepada pers, , di Bandarlampung, Selasa (13/12), Kasat Narkoba Polresta Bandarlampung, Kompol. Sunaryoto, mengatakan Mustakim merupakan target operasi polisi karena telah lama diindikasikan menjadi pengedar narkoba. “Dia kami amankan tengah menimbang sabu di pemakaman Kebon Jahe. Petugas mengamankan barang bukti 3 paket sabu dan 2 paket kecil ganja," ujar Sunaryoto kepada pers

Kepada penyidik, Mustakin mengaku bahwa baru 2 bulan menjalani profesi pengedar narkoba jenis sabu dan ganja. “Saya baru dua bulan jadi penjual narkoba yang ditawarkan teman saya, Roki dengan untung yang lumayan buat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan upah Rp200 ribu sehari. Saya bingung gak punya kerjaan lain selain jadi pengedar narkoba," ujar tersangka.
(oes/rin/kap)
 

Kasus BLBI, Kejagung Mulai Menggebrak

Politikindonesia - Tampaknya pemerintahan Presiden Megawati mulai serius merespon desakan publik untuk mengusut dan mengadili kasus-kasus KKN. Hal tersebut terlihat dari rencana besar Kejaksaan Agung (Kejagung) yang akan mengusut sedikitnya 36 konglomerat yang diduga terlibat kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Beberapa sumber di Kejaksaan Agung mengatakan, paling lambat, mereka akan diadili pada Agustus 2002 mendatang. Kasus-kasus yang ditangani menyangkut, kasus puluhan direksi dan pemilik bank bermasalah, yang disinyalir terkait dengan 51 perkara BLBI bernilai Rp 144,5 triliun itu, ditangani Kejaksaan Agung sejak empat tahun lalu.

Pihak Kejagung dikabarkan, tidak segan-segan menahan para koruptor kelas kakap itu, jika mereka terbukti melakukan kejahatan keuangan negara. Ia juga berjanji, Kejagung akan mendatangkan secara khusus Sjamsul Nursalim, tersangka penyalahgunaan BLBI bernilai Rp 11,9 triliun, yang kini dikabarkan berada di Singapura.

Berdasarkan data yang diperoleh, rincian 51 perkara yang segera diproses terdiri dari 21 kasus dalam tahap penyelidikan, 15 kasus dalam tahap penyidikan, 9 kasus dalam tahap penuntutan, dan 5 kasus belum ditangani.

Guna melengkapi penyelesaian perkara tersebut, Jaksa Agung MA Rachman, telah memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidus) untuk membentuk tim khusus penyidik kasus BLBI. Tim tersebut melibatkan sebanyak 50 orang, yang sebagian besar diambil dari daerah (Kejaksaan Tinggi dan Negeri). Sejak tim penyidik terbentuk di bawah pengawasan Jampidsus, sudah ada sembilan perkara BLBI yang berhasil diselesaikan dan kini dalam tahap penuntutan.

Kasus yang sudah berada dalam tahap penuntutan tersebut, yaitu Bank Aspac dengan terdakwa Hendrawan Haryono dan Setiawan Hartyono, kerugian keuangan negara Rp 583,4 miliar. Bank Umum Sertivia terdakwa David Nusa Wijaya (Rp 1,3 triliun), Bank Modern terdakwa Samadikun Hartono (Rp 80,7 miliar), Bank Harapan Santoso terdakwa Hendra Rahardja divonis seumur hidup (Rp 305 miliar dan 2,3 juta dolar Amerika Serikat, Bank Umum Nasional terdakwa Leonard Tanubrata dan Kaharuddin Ongko (Rp 6,7 triliun).

Selain itu, tiga mantan Direktur Bank Indonesia (BI) sebagai terdakwa perkara BLBI kini dalam persidangan di PN Jakarta Pusat, Hendro Budiyanto, Paul Sutopo dan Heru Soepraptomo. Akibat perbuatan ketiga terdakwa itu, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 6,4 triliun.

Sementara itu, sebanyak 15 perkara BLBI dalam tahap penyidikan, yakni Bank Dagang Industri tersangka Sukamdani Sahid Gito Sardjono dan Ardiansyah dengan kerugian negara sekitar Rp 418 miliar, Bank Sejahtera Umum dengan tersangka Siswanto Djojodisastro dan Max Dharmawan (Rp 162,4 miliar), Bank Kosagraha Semesta tersangka Eric Johanes Lazuardi (Rp 22 miliar), Bank Uppindo tersangka Setiawan Harjono (Rp 24, 9 miliar), Bank Baja Internasional tersangka Jean Ronald Pea (Rp 17 miliar), Bank Surya Perkasa tersangka Ichwan Wijono dan Irwandi Pranata (Rp 31,5 miliar), Bank BDNI tersangka Sjamsul Nursalim (Rp 11,9 triliun), Bank Ficorinvest tersangka S Soemeri (Rp 305 miliar), Bank Penaesaan tersangka HR Rembert (Rp 411,1 miliar), Bank Central Dagang tersangka Indarto Hovard Tantular (Rp 1,4 triliun) dan Bank Aken tersangka I Gede Darmawan (Rp 17,2 miliar).

Sedangkan, 21 kasus BLBI tahap penyelidikan, yakni Bank Pesona Kriya Dana tersangka Mahadi Usman (Rp 2 triliun), Bank Centris Internasional tersangka Andri Tedja (Rp 13 miliar), Bank Deka tersangka Royanto Kurniawan, Julius Raphael (Rp 102 miliar), Bank Industri tersangka Yusuf Kartadibrata dan RM Warsito Sanyoto (Rp 183 miliar), Bank Tata Internasional, Aninda B Sardjana (Rp 521,5 miliar). Bank Dewa Rutji, Aloisius Indrato (Rp 6.9 miliar). Bank Anrico, H Anwar Syukur (Rp 179 miliar). Bank Lautan Berlian, FX Nurtanio (Rp 933,7 miliar).

Bank Mataram Dana Artha, Gerald Yacobus (Rp 336,7 miliar). Bank Pacific, Endang Utari Mokodompit (Rp 2,1 triliun). Bank Guna Internasional, Veriventis H Mucthar (Rp 2.2 miliar). Bank Subentra. Bank Hokindo, Hokiarto (Rp 214 miliar). Bank Jakarta, Probo Sutedjo (Rp 83,3 miliar). Bank Dwipa Semesta, Bambang Sumiyono, Imam Tjahjono (Rp 103 miliar) dan Bank Umum Majapahit, Yusuf Valent (Rp 7,9 miliar).

Pihak Kejaksaan Agung yang diwakili Kapuspenkum Barman Zahir akhir pekan lalu menegaskan, pihaknya juga akan memasukkan orang - orang bermasalah itu pada rumah tahanan (rutan) Kejagung atau rutan lainnya. Penanganan semua perkara di Kejagung, tidak akan dipilih-pilih.

(Leonardo)

Euro Jatuh ke Titik Terendah Dalam 1 Tahun Terakhir

Politikindonesia - Eropa tampaknya akan masih lama bergelut dengan krisis zona eruo. Terakhir, Euro terpuruk di bawah 1,31 dolar pada Selasa (13/12), ini rekor untuk pertama kalinya sejak Januari lalu. Kejatuhan euro ini di tengah kekhawatiran tak henti-hentinya tentang krisis utang zona euro.

Pada 16.05 GMT, euro diperdagangkan pada 1,3057 dolar, tingkat terendah sejak 12 Januari, dan kemudian stabil di sekitar 1,3075 dolar.

Menurut Kathleen Brooks dari Forex.com, kemerosotan itu kemungkinan karena Kanselir Jerman Merkel menolak desakan untuk menaikkan batas atas Mekanisme Stabilitas Eropa dana penyelamatan, yang saat ini berada pada 500 miliar euro.

Padahal beberapa negara ingin meningkatkan tingkat dana bailout permanen zona euro yang akan mulai beroperasi pada pertengahan 2012. Mereka menganggap dengan 500 miliar euro, tidak akan cukup untuk menangani penyelamatan potensi Italia dan Spanyol.

Michael Hewson di pasar CMC mengatakan, komentar Merkel memperbaharui kekhawatiran bahwa para pemimpin Eropa gagal untuk sepenuhnya sepakat tentang bagaimana menyelesaikan krisis utang meskipun pada prinsipnya menyetujui untuk mengadopsi koordinasi anggaran lebih kuat.

"Komentar yang keluar dari Merkel tentang ESM yang menunjukkan bahwa pembuat kebijakan Uni Eropa jauh sekali untuk pendekatan komunal dan seragam bagi krisis utang," kata Hewson.
(ron/bhm/kap)

Gaikindo: Penjualan Mobil Tembus 800.000 Uni

Politikindonesia - Penjualan mobil di Indonesia periode Januari-November 2011 mencapai 813.856 unit. Ini berarti mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 119.207 unit dibandingkan periode yang sama 2010 yang hanya 694.649 unit. PT Astra Internasional Tbk (ASII) mendominasi penjualan yang mencapai 438.11 unit atau 53,83 persen pasar mobil Indonesia.

Data tersebut diungkapkan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang diterbitkan di Jakarta, Selasa malam (13/12).

Penjualan bulan November, Gaikindo mencatat beberapa produksi ASII mengalami penurunan penjualan antara lain Daihatsu dan Toyota. Sedangkan Isuzu, UD Trucks dan Peugeot mengalami peningkatan penjualan.

Daihatsu selama November megalami penurunan penjualan sebesar 20,25 persen menjadi 10.312 unit dibanding penjualan periode November 2010 sebanyak 12.932 unit. Toyota turun 32,58 persen menjadi 15.265 unit dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 22.642 unit.

Sedangkan untuk penjualan produk lainnya seperti Isuzu naik menjadi 2.637 unit dari periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 2.322 unit, UD Trucks naik menjadi 360 unit dibanding periode November 2010 sebanyak 259 unit dan Peugeot meningkat menjadi 16 unit dari periode sebelumnya sebanyak 10 unit.

Secara konsolidasi, hingga kuartal III-2011, PT Astra Internasional Tbk membukukan laba bersih senilai Rp13,44 triliun atau naik 29,72 persen dibandingkan periode yang sama 2010 sebesar Rp10,36 triliun. Seiring kenaikan laba bersih, perseroan juga mencatatkan pendapatan senilai Rp119,5 triliun atau naik 27 persen dibandingkan periode yang sama 2010 sebesar Rp94,4 triliun.
(ron/rin/kap)
 

Sidang Nazar: Jawaban JPU Atas Eksepsi

Politikindonesia - Hari ini, Rabu (14/12), Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi dengan terdakwa kasus suap pembangunan Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin. Sidang kali ini mengagendakan pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nota keberatan yang sebelumnya sudah diajukan oleh kubu Nazaruddin.

Mantan Bendahara Partai Demokrat itu tampak hadir dengan kemeja batik lengan panjang. Dia tampak tenang mendengarkan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergantian membacakan tanggapannya atas eksepsi yang sudah dibacakan olehnya pada persidangan sebelumnya.

Namun ada yang agak berbeda dalam sidang Muhammad Nazaruddin kali ini, ini karena tampak kehadiran aparat kepolisian yang berjaga-jaga melakukan pengamanan. Selain itu, juga tampak hadirpuluhan mahasiswa dari Universitas Paramadina, Jakarta.
(bhm/rin/kap)

Soal Remisi Koruptor, Kembali Dibahas Komisi III DPR

14/12/2011 11:02 WIB

Soal Remisi Koruptor, Kembali Dibahas Komisi III DPR

Politikindonesia - Sekitar pukul 10.30 WIB, di ruang rapat Komisi III DPR, kembali akan dibahas seputar pengetatan remisi untuk koruptor. Semoga topik hangat ini akan menemukan jalan keluar yang baik: melawan para koruptor.

"Rapat pagi ini agendanya melanjutkan yang kemarin soal pengetatan remisi koruptor," ujar Tjatur Sapto Edy, Wakil Ketua Komisi III DPR kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/12).

Kepada Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, ujar Tjatur, Komisi III DPR masih akan mempertanyakan landasan hukum pengetatan remisi koruptor.

"Menkum HAM diharapkan memiliki jawaban yang dilandasi payung hukum yang kuat," jelas Tjatur.

Terkait dengan niatan interplasi, Tjatur mengungkapkan, tampaknya akan tetap jalan terus. Namun, interpelasi remisi tidak efektif. Sebab, yang memberi penjelasan dalam paripurna DPR nanti Menkum HAM sebagai wakil dari Presiden.

Ditempat terpisah, Syarifuddin Suding, anggota Komisi III DPR mengungkapkan, rapat hari ini merupakan lanjutan rapat yang tertunda. "Masih belum ada kejelasan soal kebijakan remisi tersebut,“ ujar Syarifuddin.

Kata Suding, dalam rapat pekan lalu, anggota Komisi III belum sepenuhnya memahami kebijakan moratorium remisi tersebut.
(ftu/rin/kap)

Soal Mafia Hukum Dibahas di Istana Bogor

Politikindonesia - Kesungguhan pemerintah untuk memerangi mafia hukum benar-benar tiada henti. Hari ini, Rabu (14/12), mengambil tempat di Istana Bogor, Seminar Pemberantasan Mafia Hukum akan digelar. Salah satu agenda yang akan dibahas, adalah evaluasi pelaksanaan Inpres pemberantasan mafia hukum.

Menurut rencana, Wakil Presiden Boediono akan membuka acara ini, sekitar pukul 13.00 WIB.

Sementara Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Kuntoro Mangkusubroto akan memberi laporan tentang kinerja Satgas. Juga akan dilakukan evaluasi pelaksanaan Inpres 9 tahun 2011.

Selain evaluasi, seminar kali ini juga akan membahas masa depan pemberantasan mafia hukum di Indonesia.
(ftu/rin/kap)

Melonjak 180 Persen, BEI Suspen Saham MYOH

Politikindonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan (suspensi) saham PT Myoh Technology Tbk (MYOH) lantaran harga sahamnya melonjak 180 persen. BEI mencatat kenaikan tersebut terlihat pada harga penutupan 30 November sebesar Rp425 per lembar saham MYOH, namun melonjak menjadi Rp1.190 per lembar pada penutupan perdagangan Selasa, 13 Desember.

Menurut Kadiv Pengawasan Transaksi BEI, Irvan Susandy dalam keterbukaan informasi Rabu (14/12), penghentian sementara perdagangan ini dilakukan mulai sesi I perdagangan Rabu. Hal ini dilakukan dalam rangka cooling down di pasar reguler dan tunai.

Kata Irvan, suspensi dilakukan dengan tujuan memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada.

Selain itu, BEI meminta para pihak yang berkepentingan untuk memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan perseroan.
(ron/bhm/kap)

Wakil Ketua MPR Kunjungi Markas Indobatt di Lebanon

Politikindonesia - Delegasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Selasa (13/12) mengunjungi Markas Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-F/UNIFIL di Lebanon. Tujuan kunjungan ini untuk mengetahui secara dekat pelaksanaan tugas yang dilaksanakan prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian di Lebanon.

Rombongan delegasi MPR itu dipimpin oleh Wakil Ketua MPR Lukman Hakim  didampingi Dubes RI yang berkuasa penuh untuk Lebanon, Dimas Samodra Rum disambut Komandan Batalyon Mekanis XXIII-F Letkol Inf Suhartono Sudarsono di Markas Indobatt UN Posn 7-1  Adshit al Qusayr, Lebanon Selatan.

Turut hadir menyambut kedatangan Delegasi Komandan Kontingen Garuda Kolonel Adm Darmawan Bambang Sudiono, Wakil Komandan Sektor Timur (Seceast) Kolonel Inf Marzuki, Wadan Satgas Yonmek Letkol (Mar) FJH. Pardosi, Dansatgas Military Police Unit (MPU), Dansatgas Military Community Outtreach Unit (MCOU), Dansatgas FPC  (Force Protection Company) serta Dansatgas CIMIC TNI.

Kunjungan tersebut diawali dengan kegiatan Foto bersama di Lapangan Soekarno Indobatt, dilanjutkan dengan paparan singkat masing-masing Komandan Satgas Kontingen Garuda UNIFIL tentang tugas-tugas yang dilaksanakan dan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Dilanjutkan dengan sambutan Lukman Hakim, yang mengucapkan terimakasih kepada seluruh personel TNI atas pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan dengan baik.

“Tugas ini tidak semata-mata menjalankan konstitusi yang telah diamanatkan, namun melalui tugas yang dilaksanakan dengan baik dapat mempererat hubungan antar negara serta menjaga nama baik bangsa. Sehingga nama besar bangsa Indonesia dapat dikenal dengan baik oleh masyarakat Lebanon maupun bangsa-bangsa lain di dunia,” ujar Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim.

Sebelum kembali ke Beirut, rombongan Delegasi menyempatkan diri mengunjungi personel Kontingen Garuda yang bertugas di sekitar Blue Line (Panorama  Chek point) yang merupakan area operasi Kompi A, dimana area tersebut pernah terjadi kontak tembak antara tentara Israel dan tentara Lebanon pada Agustus 2009 silam.

Hadir pada acara kunjungan ini Perwakilan Tetap RI New York Laksma TNI A. Budihardja Raden dan Athan Indonesia untuk Caero Kol R. Teguh Isgunanto serta para Staf Kedutaan RI di Lebanon.
(tni/bhm/kap)

Karena Kebun Sawit, Ada Pembunuhan Di Lampung

Politikindonesia - Bila kejadian ini benar adanya, tentu telah terjadi tindakan kesewenang-wenangan yang diluar batas kepatutan manusia. Bukan hanya persoalan hukum semata. Bayangkan saja, bila masyarakat dibunuh, tanpa kejelasan alasannya.

Tontotan yang mengerikan itu diputar dihadapan Anggota Komisi III DPR RI. "Sudah-sudah, ini mengerikan sekali ini,"ujar Ahmad Yani, Anggota Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/12).

Dokumen video sadis itu dibawa Lembaga Adat Megoupak dari Propinsi Lampung. Mereka melakukan pengaduan mengenai adanya pembantaian masyarakat sipil oleh aparat yang terjadi sejak tahun 2009 hingga 2011.

Dalam rombongan Adat Megoupak, tampak Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi. Sementara dari Komisi hukum DPR dipimpin Bambang Soesatyo.

"Mohon menjadi kepedulian wakil rakyat agar keadilan dapat ditegakkan setegak-tegaknya,"ujar Saurip Kadi di gedung DPR.

Dalam pertemuan itu, Bob Hasan, Ketua Tim Advokasi Lembaga Adat Magoupak menjelaskan  kronologi adanya pembantaian dan kekerasan sadis tersebut.

Kata Bob, awalnya terjadi saat sebuah perusahaan bernama PT. Silva Inhutani milik warga negara Malaysia bernama Benny Sutanto alias Abeng bermaksud melakukan perluasan lahan.

Hal itu dilakukan sejak tahun 2003, namun upaya PT. Silva Inhutani membuka lahan untuk menanam kelapa sawit dan karet selalu ditentang penduduk setempat. Sebab, penduduk lebih memilih menanam Sengon dan Albasia.

Buntut dari penolakan warga, PT Silva Inhutani membentuk PAM Swakarsa yang juga dibekingi aparat kepolisian. Nah, setelah PAM Swakarsa terbentuk, kekerasan mulai terjadi, dimulai tahun 2009 hingga saat ini (2011).

Menurut Bob, selama tindak kekerasan itu, setidaknya sudah 30 orang menjadi korban pembantaian. Mulai dengan cara ditembak, disembelih dan disayat-sayat. YAng luka-luka, jumlahnya ratusan orang. Bahkan ada yang mengalami trauma dan stres berat.

"Kejadian terjadi di Mesuji, Sodong, juga Tulang Bawang. Kalau penyembelihan itu terjadi awal Januari 2011," ujar Bob.
(ftu/rin/kap)

Baku Tembak di Paniai, Seorang Polisi Terluka

Politikindonesia - Operasi penegakan hukum yang dilakukan Polri terhadap Organisasi Papua Merdeka OPM) di Eduda, Paniai, di dekat Timika, Papua, Selasa kemarin mendapat perlawanan. Terjadi baku tembak, ketika Polri mendatangi lokasi yang ditengarai sebagai markas OPM. Seorang polisi terkena tembakan di kaki dalam insiden tersebut.

“Pada 13 Desember, petugas tidak menyerbu, melainkan ada kegiatan operasi penegakan hukum. Keberadaan anggota Polri di sana untuk melakukan Operasi Aman Matoa," terang Kepala bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar, Rabu (14/12).

Dikatakan Boy, aparat datang ke lokasi sekitar pukul 08.00 WIT. Mereka disambut dengan tembakan oleh kelompok tersebut pada sekitar pukul 10.30 WIT. “Ada aparat yang kena peluru di kaki yakni Bripka Supono dan dapat perawatan di Paniai," sambung Boy.

Menurut laporan, ujar Boy, ada sekitar 10-15 orang yang berada di Markas OPM di Eduda tersebut. Operasi dilakukan karena adanya ancaman dari kelompok sipil bersenjata.  “Helikopter dipakai untuk menempatkan pasukan. Namun saat baku tembak kemarin tidak digunakan helikopter. Helikopter hanya alat angkut untuk personel, dan helikopter itu milik Polri," pungkas dia.

Dari markas kelompok tersebut, polisi menyita bendera Bintang Kejora, amunisi, dan panah. “Di markas itu menemukan 1 bendera Bintang Kejora, amunisi peluru 53 butir, selongsong peluru 96 buah, panah 67, busur 6 buah, senpi rusak dan beberapa perlengkapan pribadi seperti baju dan kaos.”

Boy menyatakan, tidak ada yang ditangkap dalam baku tembak tersebut.  Sebab anggota kelompok itu langsung kabur setelah baku tembak terjadi.  “Tidak ada yang diamankan karena mereka lari sembunyi ke hutan," tutur Boy.

Presiden SBY: Stabilitas Politik Penting Guna Jaga NKRI

Politikindonesia - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan stabilitas politik sangat penting untuk menjaga kelanjutan dan perjalanan sebuah negara, terutama negara berkembang. Namun selain itu, stabilitas politik juga harus diimbangi dengan stabilitas sosial dan stabilitas ekonomi. Stabilitas di tiga sektor itu harus diciptakan dengan suasana demokratis  sehingga menjadi syarat sebuah negara disebut sebagai negara stabil.

Demikian diungkapkan Presiden SBY saat memberi pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan XLVI Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/12).

"Stabilitas politik sangat penting untuk diciptakan, apalagi di negara berkembang," ujar Kepala Negara. Stabilitas politik itu, masih menurut Presiden SBY, harus diimbangi dengan stabilitas sosial dan stabilitas ekonomi. Stabilitas di tiga sektor itu menjadi syarat sebuah negara disebut sebagai negara stabil.

Selain itu, negara dikatakan stabil jika negara tersebut bisa meredam setiap gejolak yang muncul dan dalam waktu tertentu bisa menciptakan stabilitas.

Namun demikian, Presiden Yudhoyono menegaskan, stabilitas harus diciptakan dalam suasana yang demokratis.

"Mari kita pastikan format penegakan stabilitas yang benar, tidak dengan model otoritarian tapi dengan model demokrasi," kata Kepala Negara.

Pada kesempatan yang sama, Presiden juga menekankan perlunya penerapan budaya hukum di tanah air. Budaya hukum itu, kataya, bisa diwujudkan melalui pendidikan sejak dini.

Pendidikan hukum pada usia dini bisa dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai luhur, seperti kejujuran, keadilan, dan kesetiakawanan.

Program Pendidikan Reguler Angkatan XLVI Lembaga Ketahanan Nasional diikuti oleh 98 peserta dari berbagai kalangan, antara lain TNI, Polri, kementerian, organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan perwakilan negara-negara sahabat.  Pendidikan yang berlangsung selama 42 minggu itu diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain kuliah umum, studi strategis dalam dan luar negeri, olah sistem manajemen nasional, seminar, dan pengkajian.

Dalam acara ini tampak hadir antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Jaksa Agung Basrif Arief, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dan Seskab Dipo Alam.
(aan/bhm/kap)

Sengketa Pulau, China Kirim Kapal Patroli Terbesar

Politikindonesia - China mengirim kapal patroli terbesarnya ke Laut China Timur untuk menjaga wilayah negara itu, demikian laporan media pemerintah China, Rabu (14/12). Sudah tentu tindakan China mengirim kapal patrolinya ke kepulauan tak berpenghuni yang juga diklaim oleh Taiwan dan Jepang menimbulkan ketegangan baru di antara negara bertetangga itu.

China berulang-ulang memperingatkan Jepang dan Taiwan menyangkut satu gugusan pulau yang tidak berpenghuni -- yang Jepang namakan Senkaku dan China menamakannya Diaoyu-- yang Beijing klaim adalah wilayah perairannya. Jepang dan Taiwan juga mengklaim kedaulatan atas wilayah itu, yang diduga kaya akan cadangan minyak dan gas.

Kapal Haijian 50 yang berbobot mati 3.000 ton memulai tugasnya Selasa (13/12), kata surat kabar Global Times mengutip kepala cabang badan penegak hukum maritim Laut China Timur. Kapal itu akan mengunjungi Rixiang Rock, Suyan Rock dan lapangan-lapangan minyak dan gas lepas pantai Chunxiao dan Pinghu serta zona pengembangan bersama China-Jepang, kata Liu Zhendong yang dikutip surat kabar itu.

Kapal buatan Chna itu dilengkapi dengan teknologi maritim yang paling canggih dan dapat menampung helikopter-helikopter Z91 China," ungkap berita itu.

Kapal itu akan melakukan patroli-patroli dengan Haijian 66,satu kapal berbobot mati 1.350 ton yang digelar Maret lalu.

Sengketa-sengketa menyangkut Laut China Timur dan Laut China Selatan meningkat belum lama ini, degan Presiden China Hu Jintao awal bulan ini mendesak angkatan laut mempersiapkan pasukan tempur dan satu kampanye Amerika Serikat untuk mengukuhkan dirinya sebagai satu kekuatan Pasifik.

Beberapa negara Asia juga mengklaim sebagian dari Laut China Selatan,yang diperkirakan memiliki cadangan besar gas dan minyak, sedangkan China mengklaim seluruh perairan itu.

Sementara itu, Beijing dan Seoul terlibat sengketa menyangkut Laut Kuning, tempat seorang penjaga pantai Korea Selatan ditikam hingga mati oleh seorang nelayan China pekan ini.
(bhm/rin/kap)

Kasus Sistoyo: KPK Panggil 2 Hakim PN Cibinong

Politikindonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meneruskan rangkaian pemeriksaan untuk mengembangkan kasus suap Jaksa Sistoyo dari Kejaksaan Negeri Cibinong. Hari ini, Rabu (14/12), KPK menjadwalkan pemeriksaan atas 2 hakim dari Pengadilan Negeri Cibinong, Emmanuel Ari dan Agustina Dia.

Dijelaskan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha, Rabu (14/12), kedua hakim tersebut diperiksa sebagai saksi atas tersangka Sistoyo. “Keduanya diperiksa untuk jaksa S," terang dia.

Selasa kemarin, KPK juga memanggil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Sudaryadi, terkait kasus ini. Namun yang bersangkutan tidak hadir.

Sistoyo ditangkap KPK di halaman Kejari Cibinong bersama dua orang pengusaha, Edward M Bunjamin dan Anton Bambang serta seorang sopir pada Senin, 21 November. Penyidik KPK menemukan uang senilai Rp99,9 juta di dalam mobil Nissan X-Trail milik Sistoyo.

Uang dimasukkan dalam amplop coklat yang dibawa oleh AB rekan E. Jaksa Sistoyo diduga menerima suap yang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya di Pengadilan Cibinong. Dugaan suap ini terkait dengan kasus penipuan dan pemalsuan surat pembangunan kios dan hanggar Pasar Festival Cisarua, di Kabupaten Bogor, yang ditangani oleh Sistoyo di mana Edward menjadi terdakwa.

Sistoyo, Anton dan Edward pun ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Anton Bambang yang merupakan rekan bisnis Edward mengakui dirinya yang memberikan uang Rp100 juta kepada Sistoyo dan menaruhnya ke dalam mobil jaksa tersebut.
(nif/rin/kap)

Tolak Eksepsi, JPU Tanggapi 13 Pertanyaan Nazaruddin

Politikindonesia - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak keberatan yang diajukan terdakwa kasus suap proyek wisma atlet SEA Games Muhammad Nazaruddin. JPU meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk melanjutkan sidang perkara ini hingga vonis.

Selain meminta hakim menolak keberatan Nazaruddin dan penasehat hukumnya, JPU juga memberikan tanggapan terhadap 13 pertanyaan yang disampaikan Nazaruddin dalam persidangan sebelumnya.

Salah satunya, soal pertanyaan terdakwa yang tidak mengerti isi dakwaan dan dianggapnya tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik KPK.

Jaksa mengatakan, dalam4 kali pemeriksaan pada bulan Agustus dan Oktober, penyidik sempat menanyakan masalah 4 lembar cek yang diduga gratifikasi, senilai sekitar Rp4,6 miliar kepada Nazarudin.

JPU menyebut, saat itu  Nazaruddin mengatakan tidak tahu dan ketika itu masih belum didampingi pengacara. Pada pemeriksaan selanjutnya, penyidik menanyakan hal serupa dan tidak dijawab namun mantan Bendahara Umum Partai Demokerat ini mengatakan dirinya lelah.

Pada pemeriksaan selanjutnya, terang JPU, Nazaruddin justru bersikap paranoid dan tidak menjawab pertanyaan penyidik soal gratifikasi tersebut, malah meminta untuk dipindahkan ke Rumah Tahanan Cipinang baru dia mau berbicara. Akan tetapi, ujar JPU, Nazaruddin ternyata tetap tidak mau buka suara setelah dipindahkan ke Rutan Cipinang, Jakarta Timur, dari Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Atas alasan itu, JPU menyatakan  menolak eksepsi Nazaruddin karena terdakwa dianggap tidak kooperatif. JPU meminta Majelis Hakim Tipikor melanjutkan persidangan.
(nif/rin/kap)

Papua New Guinea Diguncang Gempa 7,1 SR

Politikindonesia - Gempa dengan berkekuatan 7,1 Skala Richter mengguncang wilayah New Guenea, Rabu (14/12). Goncangan gempa ini cukup kuat. Menggetarkan gedung-gedung dan tiang listrik. Namun tidak ada peringatan Tsunami yang dikeluarkan pemerintah setempat menyusul gempa tersebut.

Seperti dilansir  Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), gempa yang semula diperkirakan berkekuatan 7,3 SR itu terjadi pukul 15.04 waktu setempat atau 12.04 WIB. Epicentrum gempa  berada pada kedalaman  121 km barat daya kota pantai Lae dan 221 km dari ibukota negara itu, Port Moresby.

Gempa dilaporkan menimbulkan kepanikan warga kota Port Moresby. Orang -orang segera berhamburan untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan gedung-gedung. Gempa tersebut dirasakan sangat kuat. Bahkan pengemudi mobil turut merasakan mobilnya bergoyang-goyang ketika goncangan tersebut melanda.

Geoscience Australia menyatakan,  gempa tersebut diperkirakan tidak akan menimbulkan Ttsunami. Ahli gempa dari Geoscience Australia Clive Collins mengatakan, perkiraan itu didasarkan bahwa gempa itu berada 20 km dekat pantai dan juga berada pada kedalaman 120km. “Tidak mungkin menimbulkan Tsunami," ujarnya, seperti dikutip AFP.

Collins memprediksi, gempa itu dapat menimbulkan masalah-masalah lain bagi kota terbesar paling dekat, Wau, sekitar 20km dari pusat gempa dan Kota Lae. “Kota-kota terletak di daerah pegunungan jadi mungkin akan terjadi tanah longsor dan itu adalah masalah utama khususnya di daerah Papua New Guena," kata Collins.
(kap/rin/nis)

LAPORAN AKHIR TAHUN BIDANG EKONOMI Rupiah dan Saham, Meliuk-liuk Bagai Ular

kurs1.JPG (17016 bytes)
RUPIAH pun tak mau ketinggalan telah menorehkan tinta merah dalam sejarah perekonomian. Bursa saham pun demikian halnya, bergejolak dan jika digambar terlihat seperti ular yang meliuk-liuk. Masih ingat ketika kurs rupiah hampir menembus Rp 17.000 per dollar AS pada 17 Juni 1998?
Begitu Soeharto menyatakan diri mundur sebagai Presiden ke-2 RI tanggal 21 Mei 1998-yang diinginkan pasar dan diperkirakan bisa meredakan gelombang-tak juga menolong rupiah. Rupiah masih sekitar Rp 11.000 per dollar AS. Kecenderungan pelemahan rupiah pasar, terus menjadi-jadi sejak aksi penembakan mahasiswa Trisakti tanggal 12 Mei dan aksi penjarahan 14 Mei di Jakarta.
Hal itu diikuti gelombang kerusuhan dan aksi politik yang sepertinya tidak habis-habisnya setelah mundurnya Soeharto. Pukulan bertubi-tubi atas rupiah mencapai gongnya, setelah mata uang yen Jepang mengalami depresiasi tajam 12 Juni 1998. Kurs rupiah selanjutnya terjun bebas mencapai Rp 17.000, tingkat paling rendah selama sejarahnya.
Kondisi ekonomi yang mengalami kontraksi hingga minus 13 persen, inflasi yang tinggi, suku bunga bank yang melambung memberikan dampak buruk bagi perusahaan-perusahaan termasuk yang sudah terdaftar di bursa. mengakhiri krisis perbankan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta (BEJ) bulan September lalu akhirnya mencapai titik terendah 254 poin.
Menjelang tutup tahun 1998, indeks saham sedikit menapak naik melampaui tingkat 400 poin. Tingkat suku bunga yang mulai menurun akibat inflasi yang mulai terkendali dan aksi spekulasi pada valuta asing yang mulai mereda ikut membantu. Hal serupa juga dialami rupiah yang cenderung membaik sejak September lalu dan kini terus bertengger pada level Rp 7.000 sampai Rp 8.000.

***

MENGIKUTI perjalanan kurs rupiah dan indeks saham selama tahun 1998 ibarat naik turun gunung dengan lembah dan ngarai yang terjal. "Batas rupiah adalah langit," ujar pengamat ekonomi Hartojo Wignjowijoto ketika kurs rupiah terus melemah mendekati Rp 17.000 bulan Juni lalu.
kurs2.jpg (17016 bytes)
Pasar memang tidak bisa kompromi dengan perkembangan politik. Kondisi negatif ini semakin diperparah dengan perkembangan global seperti jatuhnya kurs yen.
Kurs rupiah setahun yang lalu masih bergerak antara Rp 4.000 - Rp 5.000 per dollar AS. Tidak terlalu "buruk" apabila dikaitkan dengan keadaan saat ini yang bergerak antara Rp 7.000 - Rp 8.000. Akan tetapi kondisi ekonomi dalam negeri ternyata tidak bisa lagi diharapkan untuk mendukung rupiah agar tetap stabil sejak Bank Indonesia (BI) melepaskan rentang intervensi 14 Agustus 1997 dan menutup 16 bank swasta bulan November.
Manuver-manuver politik semakin memperburuk kepercayaan pasar atas perekonomian Indonesia. Kehadiran calon wakil presiden BJ Habibie pada waktu itu, membuat pasar berkeyakinan bahwa Indonesia masih akan tetap dengan ekonomi biaya tinggi. Sikap pemerintah yang juga tarik ulur dalam mencapai kesepakatan program bantuan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) semakin mempersulit keadaan.
Hal serupa juga terlihat pada harga-harga saham di BEJ. Setelah sempat melambung melampaui 700 poin pada bulan Juni 1997, indeks saham terus terjun bebas hampir mendekati 300 poin pada bulan Desember dan Januari 1998. Beruntung, penandatanganan letter of intent pemerintah dengan IMF tanggal 15 Januari membuat pasar valas dan saham bereaksi positif pada membaiknya perekonomian.
Kurs rupiah segera kembali menguat hingga di bawah Rp 10.000. Bahkan sempat berada di bawah Rp 8.000 per dollar AS pada bulan Februari. Intervensi BI di pasar valas ikut membantu. Revisi atas RAPBN 1998/ 1999, suatu tindakan revisi pertama yang dilakukan pemerintahan selama ini, juga menunjukkan sikap serius pemerintahan menghadapi krisis.
Di bursa saham, harga-harga saham juga kembali melonjak. Indeks terus naik melampaui 500 poin pada Februari 1998. Menurut pengamat pasar modal Jasso Winarto saat itu, para investor asing mulai mengincar saham-saham unggulan Indonesia yang ketika itu sudah sangat murah. Kesepakatan dengan IMF juga memberikan sentimen positif krisis ekonomi Indonesia akan segera membaik.

***

SEBAGAIMANA dikatakan banyak pengamat, krisis keuangan Indonesia ternyata sudah melebar menjadi krisis ekonomi. Bukan hanya itu, krisis juga mulai masuk ke politik yang selama ini praktis menjadi "kawasan tabu". Akibatnya, kepercayaan akan perekonomian Indonesia secara perlahan namun pasti, mulai pupus.
Letter of credit (L/C) dari Indonesia tidak lagi diterima semua pihak di luar negeri. Lebih kalut lagi, pihak peminjam di luar negeri mendesak para penerima pinjaman di dalam negeri agar segera membayar utangnya. Waktu itu, diperkirakan sekitar 9,8 milyar dollar AS utang jangka pendek pihak swasta Indonesia yang jatuh tempo. Akibatnya, tekanan terhadap rupiah semakin bertubi-tubi.
Pasar valas maupun bursa saham seperti telah patah arang terhadap pemerintah RI. Seperti telah diungkapkan di atas, sejak itu kurs rupiah terus anjlok hingga mendekati Rp 17.000 (di Singapura sudah mencapai Rp 17.000). Indeks harga saham juga mulai menunjukkan tendensi merosot menembus angka 400 poin dengan beberapa kali naik sedikit sekadar koreksi kecil.
Sejak Juni dan Juli 1998, rupiah yang mencapai kurs paling rendah, secara perlahan mulai membaik. Tekanan terhadap rupiah mulai melemah, setelah sejumlah perundingan bagi penyelesaian utang luar negeri pihak swasta dicapai kesepakatan di Frankfurt, Jerman. IMF juga mulai mengucurkan dana bantuannya. Sejumlah negara sahabat juga mulai memperlihatkan sikap mendukung program ekonomi Indonesia.
Sayangnya, langkah pemulihan ini belum terlihat di bursa saham. Harga-harga saham terus berjatuhan. Tidak jarang, harga saham di BEJ sudah senilai harga permen. Harga rokok ataupun air mineral jauh di atas harga per lembar saham. Indeks saham pun terus turun hingga bulan September mencapai titik terendah 254 poin.
Pertanyaannya, apakah kurs rupiah dan indeks saham ini masih akan stabil pada tingkat ini saat memasuki tahun 1999? Penghujung tahun 1998, rupiah dan bursa agak pulih. Akan tetapi sebagaimana dikemukakan, persoalan yang dihadapi seseorang atau sebuah negara, harus mulai diselesaikan dari diri sendiri.
Itu berarti, pemerintah sejak sekarang harus bisa menyelesaikan semua persoalan ekonomi dan politik yang di dalam negeri. Transparan, tegas, jelas, dan cepat diperlukan. Jangan sampai malah menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan.*

LAPORAN AKHIR TAHUN BIDANG EKONOMI Pemulihan Ekonomi Tergantung Penyelesaian Agenda Politik

PELAKSANAAN agenda politik secara aman, lancar, tertib dan sesuai dengan aspirasi sebagian besar rakyat merupakan keharusan, apabila diinginkan ekonomi akan segera pulih. Sebaliknya, bila kerusuhan sosial terus meningkat dan pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka pemulihan ekonomi sulit diharapkan dalam waktu cepat.
Laksamana Sukardi menilai, kondisi perekonomian di tahun 1999 berada dalam situasi yang kritis. Artinya perekonomian nasional berada di persimpangan jalan antara kemungkinan terjadi recovery dan kehancuran. Peluangnya separuh-separuh.
Investor bersikap menunggu, apakah pemilu akan berjalan jujur dan adil, serta demokratis. Kedua hal itu menjadi syarat pembentukan pemerintahan yang bisa dipercaya rakyat. Apabila demikian, maka dengan cepat ekonomi Indonesia akan pulih, karena investor pasti akan datang kembali ke Indonesia.
Oleh karena itu, keinginan seluruh rakyat Indonesia yang menghendaki agar pemilu berlangsung jujur, adil, transparan, serta demokratis harus benar-benar dilaksanakan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Menurut dia, masuknya aliran modal asing sebagai jalan terbaik dalam pemulihan ekonomi hanya bisa terjadi kalau ada pemerintahan yang bersih, didukung rakyat, adanya kepastian hukum dan sistem peradilan yang independen.
Suksesnya pemilu dan Sidang Umum di tahun 1999 tidak serta merta terjadi begitu saja. Mulai saat ini harus dipersiapkan. Namun bayangan kegagalan masih berkecamuk, mengingat intensitas kekerasan dan kejadian perampokan dan penjarahan yang membuat masyarakat merasa tidak aman masih sering terjadi.

***

MELIHAT pentingnya faktor penyelesaian politik, rencana pegelaran dialog nasional sangat penting. Melalui dialog nasional tersebut, diharapkan tokoh-tokoh yang terlibat menyamakan persepsi bahwa pemilu harus berhasil dan sesuai aspirasi rakyat.
Kita sama-sama menghendaki, pemerintahan yang demokratis dan didukung rakyat. Pemerintah sekarang berani mengakui, bahwa dirinya bersifat transisi dan hanya mempersiapkan pemerintahan yang akan datang. Sebaliknya tokoh-tokoh nasional juga harus berani mengakui pemerintahan yang sekarang.
Selain masalah politik, pembenahan sektor ekonomi terutama moneter juga sangat penting, apabila kita mengharapkan pemulihan ekonomi. Dua persoalan mendasar yang harus diselesaikan, yaitu restrukturisasi perbankan dan utang luar negeri.
Pertama, restrukturisasi perbankan harus berhasil. Rencana rekapitalisasi kemungkinan besar tidak akan berhasil. Oleh karena itu, pemerintah harus berani melakukan penutupan bank-bank yang memang tidak solvent, dengan demikian hanya tinggal sedikit bank yang kuat dan profesional.
Sebelum mengatasi perbankan swasta, bank-bank BUMN harus juga selesai. Apabila persoalan bank ini tidak diselesaikan, maka tidak akan ada kegiatan ekonomi, karena tidak ada kodal kerja dan perdagangan.
Kedua, masalah utang luar negeri pemerintah dan swasta. Seberapa jauh masalah utang LN ini bisa diselesaikan. Sebab, mengakhiri krisis perbankan kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintah tergantung dari penyelesaian utang tersebut. Bila default, maka kredibilitas turun dan investor enggan masuk ke Indonesia.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Haryadi B Sukamdani mengatakan, sebagai pengusaha pihaknya memang harus optimis. Tetapi kalau melihat di lapangan terutama perkembangan politik yang ada, maka yang ada hanya rasa waswas dan gamang. Sebab pemilu masih jauh, tetapi intensitas kekerasan sudah cukup tinggi, apalagi nanti kalau mendekati kampanye dan pemilu.
Oleh karena itu sikap para pengusaha di tahun 1999 ini sudah pasti akan menunggu. Investasi tidak akan ada. Yang terjadi, para pengusaha hanya meningkatkan volume dan penjualan dari yang sudah ada. Pengusaha tidak mungkin mengandalkan pasar domestik, tetapi luar negeri.
Kalau penyelesaian politiknya baik, masyarakat mendukung pemerintahan yang baru, maka ekonomi akan cepat sekali kembalinya. Yang dikhawatirkan ialah kalau terjadi gejolak sosial akibat kegagalan pemilu yang tidak menampung aspirasi rakyat.
Dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu, dunia usaha melihat kondisi perekonomian nasional di tahun 1999 ibarat seseorang yang sedang mengendarai mobil di tengah "kabut tebal". Kabut tebal (situasi sosial politik-Red) menyebabkan pengendara (baca: pengusaha) tidak bisa memandang jauh ke depan. Atas dasar pertimbangan keselamatan, maka pengendara itu tidak punya pilihan lain kecuali menghentikan perjalanannya dan menunggu sampai kabut itu berlalu.*